Tanpa sedikit pun bergeming Ahok siap mengahadapi angket yang di gelar oleh DPRD DKI itu, malah sebaliknya ketakutan itu begitu tampak di DPRD DKI karena Ahok memiliki bukti dugaan korupsi berjamaah melalui anggaran siluman hingga 12,1 triliun. Ahok pun siap dipecat dari Gubernur DKI asalkan dana siluman itu dihapus. Itulah tantangan Ahok, tantangamyan seperti ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang sudah yakin bahwa dirinya benar.
Ketar-ketir DPRD DKI terlihat sangat nyata bagaimana mereka mencoba mengangkat isu etika komunikasi Ahok yang ceplas-ceplos padahal isu ini sangat tidak substantif. Segala serangan coba dilancarkan kepada Ahok, cacat sedikit Ahok coba mereka perbesar-besarkan.
Di sisi lain mereka mengecam Ahok yang berbicara di media tapi mereka sendiri mendatangi media dan berkoar-koar menyerang Ahok.
Ketua DPRD Edi prasetyo dan wakilnya M. Taufik pun tak bisa dipercaya, ketua DPRD bilang tak ada niat pemakzulan tapi M Taufik mengatakan target angket pemakzulan Ahok. Bahasa gaulnya buat DPRD DKI ini : mau lu apa sih, nggak jelas banget?
Secara psikologis kita bisa mengatakan bahwa anggota DPRD DKI sudah kalap atau bisa juga meminjam istilah Menteri Tedjo “orang-orang yang tidak jelas”.
Sungguh bodoh anggota DPRD DKI ini yang tidak melihat rekam jejak Ahok dalam memberantas korupsi, telah begitu banyak penghargaan bukti bahwa beliau konsen terhadap pemberantasan korupsi.
Di bawah pimpinan Jokowi-Ahok tingkat korupsi Jakarta telah turun signifikan dari provinsi terkorup di Indonesia kemudian menjadi nomor empat. Berdasarkan data 2013 sekarang provinsi terkorup di Indonesia adalah Sumatera Utara yang Gubernurnya orang PKS, Gatot Puji Nugroho ( eh namanya salah nggak ya? saya lupa)
Sangat pantas Ahok diberi sandangan ‘The legend pemberantasan korupsi Jakarta’ seperti yang beredar di media sosial. Selain idealisme yang tinggi, Ahok merupakan orang yang cerdas yang tidak mudah ditipu-tipu, ini karena Ahok selain sudah berpengalaman beliau juga mengetahui modus-modus licik nan-korup.
Apeslah sekarang nasib DPRD DKI, satu angkatan bisa terancam menjadi pesakitan KPK. Ungkapan yang cocok buat DPRD DKI saat ini adalah seperti menggali liang kubur sendiri.
Maka dari sini kita bisa paham mengapa DPRD DKI langsung menggunakan hak angket karena mereka ingin segera membungkam Ahok dengan mencari-cari kesalahannya. Sekarang kita saksikan siapa yang lebih cepat, DPRD DKI yang didukung oleh semua partai atau Ahok yang didukung oleh istana, KPK dan rakyat ( dukungan rakyat terlihat melalui tagar #saveahok yang jadi trending topik).
Ada fenomena menarik melalui situs change.org. Beberapa waktu lalu salah satu anggota DPRD DKI mengatakan telah membuat petisi untuk mencabut mandat Gubernur DKI Basuki Cahya Purnama, namun yang berkembang justru sebaliknya petisi untuk mencabut mandat DPRD DKI lah yang mendapat dukungan.
Saya ingin katakan kepada Anda anggota DPRD DKI bahwa Anda harus sadar dengan kenyataan ini bahwa Andalah yang menjadi masalah, Andalah musuh rakyat itu. Lihat saja keberpihakan rakyat pada Ahok bukan pada Anda yang mewakili partai-partai tapi mengaku-ngaku mewakili rakyat, sudahlah berhentilah membohongi dan membodohi rakyat, kami sudah muak!!!
Saya mulai berpikir bahwa Ahok sangat cocok untuk menjabat ketua KPK, melihat rekam jejak dan integritas yang dimilikinya maka tidak perlu diragukan lagi. Indonesia membutuhkan orang yang berani seperti Ahok yang berani melawan partainya sendiri karena tidak sesuai hati nurani. Kita butuh orang yang memperjuangkan hati nurani bukan orang-orang partai yang mengaku2 wakil rakyat.
Akhirnya saya mengajak Anda menjadi seorang golputer yang cerdas, supaya tidak tertipu lagi seperti ini. Saya sudah perkirakan hal seperti ini akan terjadi dari tahun lalu. Kelemahan sistem pemilu kemarin adalah lemahnya kontrol rakyat terhadap legislatif, legislatif malah dikontrol partai-partai yang sibuk rebutan mendapatkan kursi baik eksekutif maupun legislatif, makanya sekarang PDIP dukung angket karena Djarot dari PDIP bisa naik jadi gubernur kalau Ahok dilengserkan. Lihat saja isu-isu partai, semua tentang rebutan kursi, apa ada mereka ributkan bagaimana program memajukan masyarakat? Nggak ada!!!
Kelemahan Sistem pemilu kemarin hanya menyediakan mekanisme untuk mengangkat caleg menjadi aleg, tapi tidak ada mekanisme bagaimana konstituen bisa menurunkan mereka dari aleg jika ternyata mereka tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Apa Anda mau nunggu lima tahun? Bagi saya itu terlalu bodoh.
Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan menggunakan kekuatan sosial media untuk memperjuangkan aspirasi padahal punya perwakilan di DPRD atau DPR?
Lebih jauh menurut hemat saya kit a tidak butuh sistem perwakilan lagi, karena perwakilan ini sebenarnya untuk mengatasi masalah komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya.
Sekarang dengan kemajuan dunia teknologi dan komunikasi kita bisa berhubungan langsung dengan pemerintah tanpa melalui perwakilan dan itu contohnya sudah sangat banyak, salah satunya penerapan sistem e-budgeting yang bisa langsung diawasi masyarakat. Yang kita butuhkan sekarang adalah pemerintah yang mau mendengarkan dan mengikuti aspirasi rakyat bukan DPR atau DPRD yang diisi oleh para politisi busuk.
sumber
